Mycoding Logo

JAKARTA - Eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada awal tahun 2026 telah memicu krisis energi global yang serius. Fokus utama kekhawatiran dunia saat ini tertuju pada lumpuhnya Selat Hormuz, jalur air vital yang menyalurkan seperlima pasokan minyak bumi dan sekitar 25% gas alam cair (LNG) dunia.

Bagi Indonesia, penutupan jalur ini bukan sekadar masalah kenaikan harga, melainkan ancaman langsung terhadap ketersediaan bahan bakar nasional.

Dua Tanker Pertamina Tertahan Kondisi Indonesia kian terjepit setelah dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan terjebak di dalam Teluk Persia saat blokade dimulai. Pertamina Pride baru saja selesai memuat kargo di Arab Arabia, sementara Gamsunoro berada di Irak untuk mengangkut pasokan bahan bakar bagi pasar domestik.

Pemerintah kini tengah menempuh jalur diplomasi intensif untuk membebaskan kedua kapal tersebut, mengingat ketidakpastian di selat membuat jadwal kedatangan pasokan menjadi tidak terduga.

Ketahanan Energi yang Ringkih Dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang memiliki cadangan minyak untuk 254 hari, Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Saat ini, ketahanan energi efektif Indonesia hanya mampu bertahan selama 23 hingga 26 hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi kendala utama Indonesia dalam menumpuk cadangan dalam jumlah besar. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah berencana mulai membangun pangkalan penyimpanan baru di Sumatra pada tahun 2026 ini dengan target ketahanan hingga 90 hari.

Beralih ke Amerika Serikat Guna menutupi lubang pasokan dari Timur Tengah, Indonesia secara agresif melakukan "pivot" atau pengalihan impor ke Amerika Serikat. Pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang senilai US$ 15 miliar dengan AS yang mencakup pembelian minyak mentah, bensin olahan, dan LPG secara besar-besaran.

Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan energi di dalam negeri tetap terjaga selama konflik berlangsung. Saat ini, sekitar 70% kebutuhan LPG Indonesia sudah mulai dialokasikan dari Amerika Serikat guna menghindari risiko pengiriman melalui Selat Hormuz.

Beban Berat APBN Gejolak ini juga memberikan tekanan hebat pada fiskal negara. Ekonom memperingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 1 per barel dapat membengkakkan beban subsidi energi Indonesia antara Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah yang diprediksi bisa menembus level 17.000 per Dolar AS akan meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi pada sektor pangan serta logistik.

Menuju Swasembada Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan target swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun ke depan. Upaya ini mencakup penguatan produksi hulu migas domestik serta pengembangan energi alternatif guna memutus rantai ketergantungan pada titik-titik maritim dunia yang rawan konflik.

Pelajaran dari krisis 2026 ini menunjukkan bahwa diversifikasi pemasok dan penguatan infrastruktur penyimpanan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis demi kelangsungan ekonomi nasional